Pelanggaran Hukum dalam Pasar Modal

by Cintya Sherry

Pasar modal merupakan salah satu bagian dari pasar keuangan (financial market), di samping pasar uang (money market) yang sangat penting peranannya bagi pembangunan nasional pada umumnya, khususnya bagi pengembangan dunia usaha sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan eksternal oleh perusahaan. Di lain pihak dari sisi pemodal (investor), pasar modal sebagai salah satu sarana investasi dapat bermanfaat untuk menyalurkan dananya ke pelbagai sektor produktif dalam rangka meningkatkan nilai tambah terhadap dana yang dimilikinya. Dalam aktivitas sehari-hari pasar modal kebanyakan dilakukan di suatu tempat yang disebut dengan Bursa Efek. Pihak-pihak atau institusi yang terlibat di pasar modal Indonesia tercantum dalam UUPM. Pada UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Bapepam bertugas untuk melakukan Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam UUPM, dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Tindak pidana pasar modal sangat beragam bentuknya antara lain penipuan, manipulasi pasar, dan insider trading. Persoalan terjadinya kejahatan dan pelanggaran di pasar modal diasumsikan berdasarkan beberapa alasan, yaitu kesalahan pelaku, kelemahan aparat dan kelemahan peraturan. Untuk itu Bapepam berkewajiban untuk selalu melakukan penelaahan hukum dan penegakkan hukum. Dengan perangkat perundangan yang mengatur pasar modal, maka akan memberikan jaminan kepastian penegakkan hukum kepada pelaku pasar modal. Dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana bisa menjadi serius dan berdampak luas bagi pasar modal Indonesia. Sering terjadinya tindak pidana pelanggaran sementara penegakan hukumnya tidak memberikan kepuasan bagi publik akan mengakibatkan pasar modal kehilangan kredibilitasnya. Pasar modal akan menjadi buruk di mata investor sehingga investor enggan untuk berinvestasi di pasar modal. Hal tersebut berarti perusahaan akan kehilangan sumber pendanaan dari sektor publik.

Pemerintah Indonesia melalui Bapepam melakukan segala tindakan untuk mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan di pasar modal Indonesia. Sebagai salah satu tindakan preventif adalah dengan menertibkan setiap pelaku pasar modal. Salah satu tugas Bapepam dimana mereka diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan, penyidikan dan sampai melanjutkan kepada penuntutan kepada kejaksaan atas dugaan terjadinya tindak kejahatan. Tindakan pencegahan lainnya adalah dengan Senantiasa menyempurnakan sistem perdagangan dengan mengutamakan transparansi dengan didukung oleh sistem pengawasan yang canggih. Segera mewujudkan amandemen atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal terutama mengenai perluasan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik Bapepam dan besaran ancaman sanksi pidana, Peningkatan profesionalitas dari regulator, self regulatory organization, dan para pelaku pasar secara berkesinambungan, Bapepam harus terus proaktif melakukan investigasi indikasi kejahatan pasar modal, dan menerapkan sanksi pidana sebagai langkah tegas dan diharapkan dapat menimbulkan efek jera yang tinggi.

Perlu adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi investor publik, pelaku dan penunjang pasar modal, sehingga peningkatan kerjasama antara Bapepam dan pihak Kejaksaan, baik itu dari aspek preventif (pencegahan) maupun aspek represif (penindakan) agar berbagai masalah dalam kegiatan pasar modal yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan atau pelanggaran dalam kegiatan pasar modal, seperti penipuan efek (securities fraud), manipulasi pasar (market manipulation), atau perdagangan orang dalam (insider trading) akan dapat terdeteksi lebih dini sebagai upaya preventif dan diharapkan tidak akan terjadi, sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang pasar modal bisa optimal.