cintyasherry

A fine WordPress.com site

Hak Patent, Copy Right dan Trademark di Indonesia

Hak Paten

Secara umum, ada tiga kategori besar mengenai subjek yang dapat dipatenkan: proses, mesin, dan barang yang diproduksi dan digunakan. Proses mencakup algoritma, metode bisnis, sebagian besar perangkat lunak (software), teknik medis, teknik olahraga dan semacamnya. Mesin mencakup alat dan aparatus.

Contoh:

  • Samsung: Filter untuk mesin cuci
  • Unilever : komposisi-komposisi sabun

 

Copyright

Ciptaan yang dilindungi hak cipta di Indonesia dapat mencakup misalnya buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dalam segala bentuk (seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan), arsitektur, peta, seni batik (dan karya tradisional lainnya seperti seni songket dan seni ikat), fotografi, sinematografi, dan tidak termasuk desain industri (yang dilindungi sebagai kekayaan intelektual tersendiri).

 Ciptaan hasil pengalihwujudan seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai (misalnya buku yang berisi kumpulan karya tulis, himpunan lagu yang direkam dalam satu media, serta komposisi berbagai karya tari pilihan), dan database dilindungi sebagai ciptaan tersendiri tanpa mengurangi hak cipta atas ciptaan asli (UU 19/2002 pasal 12).

 

 Trademark

Contoh:

  • RIM dengan trademark BBM
  • Oakley dengan logo O nya
  • Kentucky Fried Chicken dengan logo dan singkatan KFC nya

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Berbeda dengan produk sebagai sesuatu yg dibuat di pabrik, merek dipercaya menjadi motif pendorong konsumen memilih suatu produk, karena merek bukan hanya apa yg tercetak di dalam produk (kemasannya), tetapi merek termasuk apa yg ada di benak konsumen dan bagaimana konsumen mengasosiasikannya.

Menurut David A. Aaker, merek adalah nama atau simbol yang bersifat membedakan (baik berupa logo,cap/kemasan) untuk mengidentifikasikan barang/jasa dari seorang penjual/kelompok penjual tertentu. Tanda pembeda yang digunakan suatu badan usaha sebagai penanda identitasnya dan produk barang atau jasa yang dihasilkannya kepada konsumen, dan untuk membedakan usaha tersebut maupun barang atau jasa yang dihasilkannya dari badan usaha lain.

Merek merupakan kekayaan industri yang termasuk kekayaan intelektual.

Secara konvensional, merek dapat berupa nama, kata, frasa, logo, lambang, desain, gambar, atau kombinasi dua atau lebih unsur tersebut.

Di Indonesia, hak merek dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Jangka waktu perlindungan untuk merek adalah sepuluh tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permohonan merek bersangkutan dan dapat diperpanjang, selama merek tetap digunakan dalam perdagangan.

 

 Syarat permohonan pendaftaran merek (trademark)

Diatur dalam Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek

Hak Atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi ijin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.

Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dari barang-barang sejenis yang lain.

Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dari jasa-jasa sejenis yang lain.

Fungsi pendaftaran merek :
– Sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan;
– Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan    pendaftarannya oleh orang lain untuk barang dan/atau jasa sejenis pada Kantor Merek;
– Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya    dalam peredaran untuk barang dan/atau jasa sejenis di pasaran.

Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini :
– Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik;
– Bertentangan dengan moralitas, agama kesusilaan atau ketertiban umum;
– Tidak memiliki daya pembeda dan telah menjadi milik umum
– Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya

Jangka waktu perlindungan :
Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan.

Permintaan pendaftaran merek dapat ditolak apabila merek yang dimohonkan :
– Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar    untuk barang dan/atau jasa sejenis;
– Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain    untuk barang dan/atau jasa sejenis;
– Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali    atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
– Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem    negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak berwenang;
– Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau    Lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Syarat-syarat permohonan pendaftaran merek :

A. Apabila diajukan atas nama badan hukum (PT, CV atau Yayasan) :
1. Nama dan alamat lengkap badan hukum;
2. Contoh/etiket merek yang akan didaftarkan bisa di berikan dalam format JPG atau GIF;
3. Jenis barang/jasa yang akan diajukan permohonan pendaftarannya;
4. Foto copy NPWP Badan Hukum; 
5. Foto copy Akte Pendirian Badan Hukum yang telah dilegalisir oleh Notaris, atau foto copy Tambahan Berita     Negara yang memuat tentang pendirian badan hukum tersebut beserta akte-akte perubahannya (bila ada);
6. Foto copy KTP Direktur Utama/Direktur yang menandatangani Surat Kuasa dan Surat Pernyataan;
7. Surat Kuasa dan Surat Pernyataan Kepemilikan Atas Merek yang telah ditandatangani oleh Direktur     Utama/Direktur di atas meterai Rp. 6.000,- (blanko Surat Kuasa dan Surat Pernyataan disediakan oleh kami).

B. Apabila diajukan atas nama Perorangan :
1. Nama dan alamat lengkap Pemohon;
2. Contoh/etiket merek yang akan didaftarkan bisa di berikan dalam format JPG atau GIF;
3. Jenis barang/jasa yang akan diajukan permohonan pendaftarannya;
4. Foto copy NPWP Pemohon;
5. Foto copy KTP Pemohon;
6. Surat Kuasa dan Surat Pernyataan Kepemilikan Atas Merek yang telah ditandatangani oleh Pemohon di atas     materai Rp. 6.000,- (blanko Surat Kuasa dan Surat Pernyataan disediakan oleh kami);

Product planning & Development Process

Product planning & Development Process

1.Idea Stage

Mengembangkan product yang sudah ada, tidak hanya berupa buku bacaan tapi disesuaikan dengan perkembangan jaman. Jaman sekarang ini teknologi makin maju, penggunaan tablet sangat diminati berbagai keluarga. Untuk memenuhi market ini, maka perlu dikembangkan lagi product yang sama untuk market baru dan menggunakan teknologi terkini tentunya. Hal ini bisa merupakan langkah diversifikasi bagi edutivity products.

  • Berupa aplikasi
  • Tidak hanya sekedar dapat dilihat dan dibaca tapi dapat berinteraksi.
  • Tampilan lebih bervariasi, warna lebih cerah.
  • Dapat mengeluarkan suara-suara yang menarik anak-anak
  • Tampilan bergerak yang lebih variasi
  • Aktivitas edukasi untuk anak-anak tetap ada: belajar membaca, belajar
  • mengenal warna, belajar berhitung, mengenal berbagai macam suara, dll.
  • Distribusi: toko-toko aplikasi di android, windows dan application store (apple).

 

2. Concept stage

  • Temukan design dan cerita yang sesuai kebutuhan customer yang ada
  • Buat sample secara 2 dimensi untuk memperlihatkan tampilan-tampilannya.
  • Hitung biaya produksi dan promosi
  • Tentukan harga yang akan diberikan dengan melihat kepada biaya dan harga yang diberikan competitor
  • Highlight hal-hal yang menjadi kelebihan produk ini daripada milik competitor.

3. Product development stage

  • Buat sample secara aktual, tidak hanya tampilan secara 2 dimensi tapi aplikasi yang sudah real.
  • Aplikasi yang ada di berikan kepada panel konsumen untuk melakukan tes, untuk melihat dan mengetahui tanggapan terhadap produk tersebut.
  • Apabila ada masukan dan tanggapan yang dapat dipakai untuk membuat produk lebih baik maka bisa segera dilakukan.

4. Test marketing stage

  • Produk yang sudah ada kembali dibawa ke market yang lebih besar untuk dilakukan test kembali.
  • Aplikasikan marketing plan yang sudah dibuat agar bisa diketahui apakah marketing plan yang dibuat compatible bagi produk tersebut.

5. Commercialization

  • Perkenalkan produk secara formal kepada market.
  • Gunakan media advertising dan promosi lainnya (marketing mix) untuk mengkomunikasikan produk ini.
  • Bisa menyiapkan launch event di pusat kota jakarta atau di beberapa kota besar untuk menarik banyak customer.

Strategi pemasaran berdasarkan kepentingan Cognitive dan Affective

Strategi pemasaran berdasarkan kepentingan Cognitive dan Affective.

1. Cognitive,

Kognitif terdiri dari pengetahuan, arti dan kepercayaan.

Contoh kasus: Pemasaran outlet-outlet (restaurant) di Hotel Four Seasons Jakarta

Marketing akan melakukan strategy dibawah ini untuk mempengaruhi konsumen secara kognisi dan membuat produknya laku terjual.

  • Iklan: produk dari restaurant akan di iklan kan di majalah-majalah, di informasikan melalui social media (facebook, twitter, instagram, pinterest,dll)
  • Promosi penjualan: Pemberian discount pada saat event-event tertentu, misalkan Christmas, Easter promo, Valentine’s promo, serta pemberian produk/hadiah langsung tertentu bagi inhouse guest yang melakukan santap malam.
  • Personal selling: Staff yang handal, full info dari produk dan menu yang ada, cakap dan ramah yang akan memberikan personalized service pada customer.

 

2.  Affective

Afektif adalah perasaan yang timbul sebagai tanggapan berupa emosi, perasaan, suasana hati dan evaluasi.

Contoh kasus: Penjualan Produk Oakley di toko Retail store.

Marketing akan melakukan strategy dibawah ini untuk mempengaruhi customer secara affective dan  membuat produk yang ada laku terjual.

  • People: staff yang ramah, helpful, informative
  • Produk: visual merchandising produk yang eye cathching,
  • Pricing: adanya variasi harga dari yang promo maupun yang new release
  • Promo: adanya promo terhadap produk tertentu dan di musim tertentu
  • Distribution: Lokasi penjualan produk yang ada di lokasi-lokasi mall ternama dan tersebar di kota-kota besar, desain toko yang unik, nyaman dan inovatif.

 

 

Pelanggaran Hukum dalam Pasar Modal

Pasar modal merupakan salah satu bagian dari pasar keuangan (financial market), di samping pasar uang (money market) yang sangat penting peranannya bagi pembangunan nasional pada umumnya, khususnya bagi pengembangan dunia usaha sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan eksternal oleh perusahaan. Di lain pihak dari sisi pemodal (investor), pasar modal sebagai salah satu sarana investasi dapat bermanfaat untuk menyalurkan dananya ke pelbagai sektor produktif dalam rangka meningkatkan nilai tambah terhadap dana yang dimilikinya. Dalam aktivitas sehari-hari pasar modal kebanyakan dilakukan di suatu tempat yang disebut dengan Bursa Efek. Pihak-pihak atau institusi yang terlibat di pasar modal Indonesia tercantum dalam UUPM. Pada UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Bapepam bertugas untuk melakukan Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam UUPM, dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Tindak pidana pasar modal sangat beragam bentuknya antara lain penipuan, manipulasi pasar, dan insider trading. Persoalan terjadinya kejahatan dan pelanggaran di pasar modal diasumsikan berdasarkan beberapa alasan, yaitu kesalahan pelaku, kelemahan aparat dan kelemahan peraturan. Untuk itu Bapepam berkewajiban untuk selalu melakukan penelaahan hukum dan penegakkan hukum. Dengan perangkat perundangan yang mengatur pasar modal, maka akan memberikan jaminan kepastian penegakkan hukum kepada pelaku pasar modal. Dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana bisa menjadi serius dan berdampak luas bagi pasar modal Indonesia. Sering terjadinya tindak pidana pelanggaran sementara penegakan hukumnya tidak memberikan kepuasan bagi publik akan mengakibatkan pasar modal kehilangan kredibilitasnya. Pasar modal akan menjadi buruk di mata investor sehingga investor enggan untuk berinvestasi di pasar modal. Hal tersebut berarti perusahaan akan kehilangan sumber pendanaan dari sektor publik.

Pemerintah Indonesia melalui Bapepam melakukan segala tindakan untuk mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan di pasar modal Indonesia. Sebagai salah satu tindakan preventif adalah dengan menertibkan setiap pelaku pasar modal. Salah satu tugas Bapepam dimana mereka diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan, penyidikan dan sampai melanjutkan kepada penuntutan kepada kejaksaan atas dugaan terjadinya tindak kejahatan. Tindakan pencegahan lainnya adalah dengan Senantiasa menyempurnakan sistem perdagangan dengan mengutamakan transparansi dengan didukung oleh sistem pengawasan yang canggih. Segera mewujudkan amandemen atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal terutama mengenai perluasan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik Bapepam dan besaran ancaman sanksi pidana, Peningkatan profesionalitas dari regulator, self regulatory organization, dan para pelaku pasar secara berkesinambungan, Bapepam harus terus proaktif melakukan investigasi indikasi kejahatan pasar modal, dan menerapkan sanksi pidana sebagai langkah tegas dan diharapkan dapat menimbulkan efek jera yang tinggi.

Perlu adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi investor publik, pelaku dan penunjang pasar modal, sehingga peningkatan kerjasama antara Bapepam dan pihak Kejaksaan, baik itu dari aspek preventif (pencegahan) maupun aspek represif (penindakan) agar berbagai masalah dalam kegiatan pasar modal yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan atau pelanggaran dalam kegiatan pasar modal, seperti penipuan efek (securities fraud), manipulasi pasar (market manipulation), atau perdagangan orang dalam (insider trading) akan dapat terdeteksi lebih dini sebagai upaya preventif dan diharapkan tidak akan terjadi, sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang pasar modal bisa optimal.

Perbedaan Pasar Monopolistik dengan Pasar Oligopoli

Pasar Monopolistik

Ciri-ciri:

1.       Terdapat banyak penjual

2.       Produk  atau barang yang dijual berbeda corak

3.       Mempengaruhi penuh penentuan  harga

4.       Penjual baru mudah masuk ke dalam pasar

5.       Terjadi persaingan dalam proses produksi barang

6.       Promosi atau iklan aktif dilakukan

Pasar Oligopoli

Ciri-ciri:

1.       Dalam pasar terdapat beberapa penjual namun tidak sebanyak pasar monopolistik

2.       Produk yang dijual sejenis namun mutu dan kualitasnya berbeda

3.       Pasar tidak dapat mempengaruhi harga secara penuh

4.       Ada hambatan atau sulit ditembus oleh pengusaha baru

5.       Terjadi persaingan peredaran barang dalam pasar

6.       Promosi atau iklan sangat penting dan dilaksanakan secara intensif

Faktor pembeda:

Jumlah perusahaan/penjual

  • Pasar Monopolistik     : Banyak
  • Pasar Oligopoli           : Beberapa (tidak sebanyak monopolistik)

Jenis Produk

  • Pasar Monopolistik     : berbeda corak
  • Pasar Oligopoli           : sejenis tapi berbeda mutu/kualitas

Kekuasaan menentukan harga

  • Pasar Monopolistik     : mempengaruhi penuh atas harga
  • Pasar Oligopoli           : tidak berpengaruh secara penuh (tidak stabil)

Kesempatan perusahaan/penjual baru masuk

  • Pasar Monopolistik     : mudah masuk
  • Pasar Oligopoli           : ada hambatan (sulit ditembus)

Persaingan yang terjadi di luar harga

  • Pasar Monopolistik     : persaingan dalam usaha produksi
  • Pasar Oligopoli           : persaingan dalam peredaran barang

Promosi atau iklan

  • Pasar Monopolistik     : aktif
  • Pasar Oligopoli           : penting dan intensif

Diskriminasi Harga

Diskriminasi harga adalah kebijaksanaan untuk memberlakukan harga jual yang berbeda-beda untuk satu jenis barang yang sama di segmen pasar yang berbeda. Diskriminasi harga terjadi jika produk yang sama dijual kepada konsumen yang berbeda dengan harga yang berbeda, atas dasar alasan yang tidak berkaitan dengan biaya.

Dengan melaksanakan sistem diskriminasi harga, perusahaan monopoli memperoleh sebagian dari surplus konsumen yang sesungguhnya akan di peroleh oleh pembeli pada keadaan-keadaan tersebut.

Contohnya : PLN mengenakan tarif dasar listrik yang lebih tinggi untuk para pemakai industri dan komersial dari pada untuk para konsumen biasa/rumah tangga. Dalam segmen konsumen rumah tangga pun tarif dasar listrik dibedakan kembali per daerah ataupun per besarnya daya.

Berikut merupakan stratifikasi dalam diskriminasi harga, yaitu:

– Setiap konsumen, tanpa stratifikasi apapun, harus membayar harga yang ditetapkan oleh produsen.
Contoh: jual beli berlian, atau souvenir di depot-depot turis wisata.

– Melihat jumlah (kuantitas) pembelian, atau semakin besar pembelian semakin murah harganya.
Contoh: barang-barang elektronik, atau pembelian partai besar di pasar.

– Membedakan stratifikasi (kelas/kelompok) konsumen dalam penetapan harga yang berbeda-beda.
Contoh: harga khusus untuk pelajar dan orang-orang tua.

Adapun syarat – syarat menggunakan diskriminasi harga adalah sebagai berikut:
a. Barang tidak dapat dipisahkan dari pasar satu ke pasar yang lain.
b. Sifat barang dan jasa memungkinkan untuk melakukan diskriminasi harga.
c. Sifat permintaan dan elastisitas permintaan di masing – masing pasar haruslah sangat berbeda.
d. Kebijakan diskriminasi harga tidak memerlukan biaya yang melebihi tambahan keuntungan yang diperoleh tersebut
e. Produsen dapat mengeksploiter beberapa sikap tidak rasional konsumen.

Diskriminasi harga berdasarkan tingkatannya, sbb:
1. Diskriminasi Harga Tingkat Pertama: penjual mengenakan harga terpisah kepada setiap pelanggan, tergantung intensitas permintaan
Contoh: jasa profesional seperti pengacara terkadang menetapkan tarif berbeda
2. Diskriminasi Harga Tingkat Kedua: penjual mengenakan harga yang tidak terlalu mahal kepada pembeli yang membeli dalam volume yang lebih besar
Contoh: pembelian dalam paket dengan jumlah besar mendapat pengurangan harga
3. Diskriminasi Harga Tingkat Ketiga: penjual mengenakan harga berbeda pada setiap kelas pembeli
Contoh: harga untuk kelas eksekutif dan bisnis dalam penerbangan atau kereta api berbeda

Contoh lain dari diskriminasi harga :

1. PT Pertamina menetapkan harga minyak tanah lebih tinggi untuk sektor industri dari pada sektor rumah tangga.
2. Tarif dasar listrik per KwH ditetapkan PLN lebih rendah untuk sektor rumah tangga yang mengkonsumsi listrik lebih sedikit dari pada sektor rumah tangga yang mengkonsumsi listrik lebih banyak.
3. Tarif percakapan interlokal ditetapkan PT Telkom lebih rendah pada malam hari dari pada siang hari.
4. Dokter ahli bedah menetapkan harga lebih tinggi untuk operasi pembedahan usus buntu untuk pasien berpendapatan tinggi yang dirawat di kamar kelas VIP, dari pada pasien berpendapatan rendah yang dirawat di kamar kelas III.

 

Karakteristik Pasar Monopoli dan Monopsoni

MONOPOLI:

  • Produsen: hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar.
  • Konsumen : Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain, kalau mereka menginginkan barang tersebut maka mereka harus membeli dari perusahaan monopoli tersebut. Syarat-syarat penjualan sepenuhnya ditentukan oleh perusahaan monopoli itu, dan konsumen tidak dapat berbuat suatu apapun didalam menentukan syarat jual beli.
  • Produk: Barang yang dihasilkan perusahaan monopoli tidak dapat digantikann oleh barag lain yang ada didalam pasar. Barang-barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang seperti itu dan tidak terdapat barang mirip yang dapat menggantikan.
  • Iklan: Promosi iklan kurang diperlukan. Oleh karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan didalam industri, ia tidak perlu mempromosikan barangnya dengan menggunakan iklan. Walau ada yang menggunakan iklan, iklan tersebut bukanlah bertujuan untuk menarik pembeli, melainkan untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat.
  • Hambatan masuk pasar: Hambatan itu sendiri, secara langsung maupun tidak langsung, diciptakan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk memonopoli pasar. Perusahaan monopolis akan berusaha menyulitkan pendatang baru yang ingin masuk ke pasar tersebut dengan beberapa cara; salah satu di antaranya adalah dengan cara menetapkan harga serendah mungkin. Dengan menetapkan harga ke tingkat yang paling rendah, perusahaan monopoli menekan kehadiran perusahaan baru yang memiliki modal kecil. Perusahaan baru tersebut tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan monopolis yang memiliki kekuatan pasar, image produk, dan harga murah, sehingga lama kelamaan perusahaan tersebut akan mati dengan sendirinya. Cara lainnya adalah dengan menetapkan hak paten atau hak cipta dan hak eksklusif pada suatu barang, yang biasanya diperoleh melalui peraturan pemerintah. Tanpa kepemilikan hak paten, perusahaan lain tidak berhak menciptakan produk sejenis sehingga menjadikan perusahaan monopolis sebagai satu-satunya produsen di pasar.
  • Price: Dapat Mempengaruhi Penentuan Harga. Oleh karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka ia mempunyai kekuasaan penuh dalam menentukan harga barang yang dijualnya dipasar. Oleh sebab itu perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga atau price setter. Dengan mengadakan pengendalian terhadap produksi dan jumlah barang ditawarkan perusahaan monopoli dapat menentukan harga pada tingkat yang dikehendakinya. Seringkali harga dibuat serendah mungkin agar perusahaan lain tidak dapat masuk.
  • Contoh produk: microsoft windows, perusahaan listrik negara (PLN).

 

MONOPSONI

  • Produsen: Banyak penjual
  • Konsumen: pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Pembeli bukan konsumen tapi pedagang/produsen
  • Produk: Barang yang dijual merupakan bahan mentah, Kualitas produk lebih terpelihara, Produk yang tidak sesuai keinginan pembeli tidak akan dibeli dan bisa terbuang.
  • Iklan: diperlukan untuk menarik konsumen kepada perusahaannya.
  • Hambatan masuk pasar: karena pembeli terbatas/tunggal maka sebagai produsen tidak terdapat banyak peluang untuk menaikkan harga.
  • Price: Pembeli memiliki kekuatan untuk menentukan harga barang.
  • Contoh produk: PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) yang hanya membeli perangkat kereta api.

ANALISA UNDANG – UNDANG TENAGA KERJA NO. 13 TAHUN 2003

1. Pasal 52-54

Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja

Memiliki kontrak kerja sangat penting dalam hubungan profesional. Tanpa kontrak kerja, kejelasan tentang hak dan kewajiban menjadi tak terjamin. Oleh karena itu ada hal-hal yang perlu dicermati dalam kontrak kerja.

  • Mengikat pengusaha dan pegawai

Bagi pegawai, kontrak kerja merupakan pernyataan setuju bergabung dalam perusahaan sebagai karyawan dengan sejumlah ketentuan. Di sini, kontrak kerja bisa berfungsi sebagai pemberi rasa aman. Selain itu, juga berisi rincian tugas dan tanggung jawab.

  • Dibuat dengan Jelas

Undang-Undang No.13/ 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 52 ayat d menyebutkan, pengusaha tidak boleh memberi kewajiban kerja yang bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebuah kontrak kerja, menurut Pasal 54 ayat 1 UU No.13/2003, harus memuat:

a)      Nama, alamat perusahaan, dan jenis perusahaan.

b)      Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh.

c)      Jabatan atau jenis pekerjaan.

d)     Tempat pekerjaan.

e)      Besarnya upah dan cara pembayarannya.

f)       Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh.

g)      Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja.

h)      Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat.

i)        Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

  • Tambahan yang perlu diperhatikan

a)      Tunjangan & fasilitas: Banyak perusahaan memberikan gaji kotor, sehingga pegawai mendapati pemotongan pada gajinya. Perhatikan juga tunjangan kesehatan, atau fasilitas kendaraan.

b)      Masalah pengangkatan: Perhatikan untuk kemungkinan pengangkatan. Apakah harus melalui masa percobaan dahulu, jika ya, berapa lama masa percobaan.

c)      Kontrak khusus: Jika perusahaan melakukan pengembangan dan kita turut serta didalamnya, cermati apakah pemindahan ini bersifat permanen dan status kita. Apakah sama dengan sebelumnya, atau mengikuti perusahaan yang baru.

d)     Jadwal kerja: Dalam kontrak kerja, tertulis jadwal kerja yang harus dipatuhi. Lokasi kerja juga harus disebutkan. Di samping itu, tanyakan juga jika menjalani kerja lembur, kita harus diberi fasilitas tertentu.

e)      Pemutusan hubungan kerja: Pasal ini membahas kondisi yang bisa menyebabkan pegawai dikeluarkan jika terjadi pelanggaran. Karena itu, kita perlu tahu kondisi-kondisi seperti apakah yang membuat seorang pegawai dikeluarkan.

f)       Kontrak kerja masa percobaan: Kontrak kerja ada beberapa macam, untuk pegawai tetap, untuk jangka waktu tertentu, atau proyek tertentu. Untuk kontrak jangka waktu tertentu atau sering disebut masa percobaan, umumnya tiga bulan. Dalam masa ini, ada perusahaan yang memberikan kontrak kerja, ada pula yang tidak. Di dalam kontrak masa percobaan, perlu ada kriteria yang menentukan kompetensi seorang calon pegawai diangkat sebagai pegawai tetap. Juga ada penjelasan seandainya kita merasa tidak cocok dan ingin berhenti sebelum waktu kontrak berakhir, apakah juga bisa berhenti sewaktu-waktu.

2.      Pasal 64; 65; 66

Outsourcing

Outsourcing tidak dapat dipandang secara jangka pendek saja, dengan menggunakan outsourcing perusahaan pasti akan mengeluarkan dana lebih sebagai management fee perusahaan outsourcing. Outsourcing harus dipandang secara jangka panjang, mulai dari pengembangan karir karyawan, efisiensi dalam bidang tenaga kerja, organisasi, benefit dan lainnya. Perusahaan dapat fokus pada kompetensi utamanya dalam bisnis sehingga dapat berkompetisi dalam pasar, dimana hal-hal intern perusahaan yang bersifat penunjang (supporting) dialihkan kepada pihak lain yang lebih profesional. Pada pelaksanaannya, pengalihan ini juga menimbulkan beberapa permasalahan terutama masalah ketenagakerjaan.

Diketahui bahwa pihak Pemerintah melalui pejabat instansi ketenagakerjaan memiliki kewenangan menentukan sah atau tidak suatu jenis pekerjaan yang dilakukan dengan sistem outsourcing. Pada prinsipnya, pekerja outsourcing tidak dimaksudkan untuk pekerjaan yangberhubungan langsung dengan proses produksi. Sehingga, dapat disimpulkan pengertian frasa “antara lain” dalam penjelasan pasal tersebut sifatnya terbuka sepanjang tidak melanggar ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUK.

Outsourcing (Alih daya) sebagai suatu penyediaan tenaga kerja oleh pihak lain dilakukan dengan terlebih dahulu memisahkan antara pekerjaan utama (core business) dengan pekerjaan penunjang perusahaan (non core business) dalam suatu dokumen tertulis yang disusun oleh manajemen perusahaan. Dalam melakukan outsourcing perusahaan pengguna jasa outsourcing bekerjasama dengan perusahaan outsourcing, dimana hubungan hukumnya diwujudkan dalam suatu perjanjian kerjasama yang memuat antara lain tentang jangka waktu perjanjian serta bidang-bidang apa saja yang merupakan bentuk kerjasama outsourcing. Karyawan outsourcing menandatangani perjanjian kerja dengan perusahaan outsourcing untuk ditempatkan di perusahaan pengguna outsourcing.

Karyawan outsourcing selama ditempatkan diperusahaan pengguna jasa outsourcing wajib mentaati ketentuan kerja yang berlaku pada perusahaan outsourcing, dimana hal itu harus dicantumkan dalam perjanjian kerjasama. Mekanisme Penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan diselesaikan secara internal antara perusahaan outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa outsourcing, dimana perusahaan outsourcing seharusnya mengadakan pertemuan berkala dengan karyawannya untuk membahas masalah-masalah ketenagakerjaan yang terjadi dalam pelaksanaan outsourcing.

3.      Pasal 35 dan 37

Masalah pada Pasal 35 ayat (1), “Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja.” Dan ditambah dengan Pasal 37 ayat (1), “Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri dari: (a) instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan (b) lembaga swasta berbadan hukum.” Dan dilengkapi dengan Pasal 56 ayat (1), “Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.”

Ketiga pasal tersebut, dilengkapi dengan pasal lain yang relevan, melahirkan dua istilah baru: pekerja kontrak dan outsourcing. Perusahaan, baik swasta atau BUMN, yang membutuhkan tenaga kerja baru dengan menggunakan manajemen rekrutmen sendiri, dan membuat sendiri perjanjian kerja untuk waktu tertentu, status pekerjanya disebut kontrak. Mulai dari publikasi lowongan kerja, menyelenggarakan test tertulis dan wawancara, semuanya dilakukan oleh perusahaan terkait. Sebaliknya, sebuah perusahaan yang menggunakan jasa lembaga atau perusahaan lain berdasarkan ketentuan yang sudah disepakati bersama untuk mencari tenaga kerja baru, status pekerjanya disebut outsourcing. Dan, perusahaannya disebut perusahaan outsourcing. Dalam hal ini, perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja tak perlu repot-repot mempersoalkan proses rekrutmen. Terima jadi saja.

Berpedoman pada undang-undang nomor 13 tersebut, perusahaan penyedia jasa atau perusahaan outsourcing memungut biaya penempatan kerja dari pengguna tenaga kerja dan dari tenaga kerja terkait, disesuaikan dengan golongan dan jabatannya. Artinya, ada dua keuntungan yang didapat. Kita gunakan hitungan matematis. Misalkan upah staff biasa yang diberikan pemberi kerja kepada perusahaan outsourcing 3 juta per bulan, tentu uang tersebut tidak serta merta langsung diberikan penuh kepada tenaga kerja. Ada pemotongan. Diistilahkan, potong atas. Jika dipotong 20 persen per orang per bulan, maka tiap bulan pendapatan yang diperoleh Rp. 600.000 untuk tiap orang. Jika mempekerjakan 100 orang, akan diperoleh 60 juta per bulan.

Kesengsaraan yang ditimbulkan: Pertama, sulit mendapatkan jenjang karir, atau mungkin tidak sama sekali. Kita misalkan Sdr Budi. Kinerja, absensi dan kedisiplinan baik. Hasil kinerja Sdr Budi  cukup baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak pernah absen,apabila absen, karena sakit. Mengenai disiplin, 30 menit sebelum kerja Sdr Budi sudah tiba di kantor, dan pekerjaan yang diberikan atasan selesai sesuai deadline yang ditentukan. Namun, karena bekerja di bawah kekuasaan perusahaan outsourcing, kemungkinan Sdr Budi. dipromosikan ke posisi lebih tinggi sulit terwujud.

Pemotongan upah yang besar. Ini kesengsaraan kedua. Jika perusahaan outsourcing tidak ada, perjanjian kerja untuk waktu tertentu pasti dilakukan oleh perusahaan pemberi kerja secara langsung, dengan begitu tidak ada pemotongan upah. Pekerja akan mendapat upah penuh, walau status masih pekerja kontrak. Seperti yang disebutkan di atas, pemotongan bisa mencapai 20 atau bahkan 30 persen dari upah yang diberikan pemberi kerja.

Kesengsaraan ketiga, jaminan sosial tenaga kerja tidak diurus. Jaminan sosial cenderung ditunda-tunda atau terkadang tidak jelas kabarnyawalau sudah dilakukan pemotongan dari upah per bulan tiap pekerja. Jaminan tersebut diperuntukkan saat si pekerja tidak lagi bekerja atau sudah cukup usia untuk tidak bekerja. Kalau jaminan sosial tersebut tidak dimiliki, itu sangat merugikan pekerja.

4.      Pasal 78

Lembur

Upah Kerja Lembur adalah upah yang diterima pekerja atas pekerjaannya sesuai dengan jumlah waktu kerja lembur yang dilakukannya. Perhitungan Upah Lembur didasarkan upah bulanan dengan cara menghitung upah sejam adalah 1/173 upah sebulan. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Kepmenakertrans No. 102/MEN/VI/2004.

Yang harus dipahamin bahwa lembur bukan merupakan Penghasilan dan Lembur itu adalah sukarela. Kedua hal itu penting untuk di”mind set” kan sebab tidak selamanya pekerja/buruh akan melakukan kerja lembur. Setelah bekerja beberapa tahun dapat saja pekerja/buruh memperoleh posisi yang sudah tidak lagi membutuhkan lemburan. Selain itu tidak setiap saat pekerja/buruh sedia melaksanakan pekerjaan melewati waktu kerja karena adanya kebutuhan lain yang mesti dikerjakan pada saat yang bersamaan. Disamping itu ada satu hal penting lain yang mestinya menjadi bahan pertimbangan seorang pekerja/buruh melaksanakan lembur meski tidak mudah dilakukan adalah pada waktu perintah untuk lembur diberikan segera sediakan Formulir Lembur untuk diisi dan ditanda tangani oleh pekerja/buruh dengan pejabat berwenang atau yang memerintahkan lembur disesuaikan dengan masing-masing perusahaan. Jelas diatur dalam Kepmen bahwa untuk melakukan kerja lembur harus ada perintah tertulis dan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak antara pekerja/buruh dan pejabat yang memerintahkan lembur. Dalam peraturan ketenagakerjaan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu.

Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh selama waktu kerja lembur berkewajiban untuk; membayar upah kerja lembur, memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya dan memberikan makanan dan minuman sekurang-kurangnya 1400 kalori apabila kerja lembur dilakukan selama 3 jam atau lebih. Perhitungan upah lembur sesuai Pasal 8 Kepmen 102/2004 didasarkan pada upah bulanan dimana cara menghitung upah sejam adalah 1/173 kali upah sebulan. Angka 173 itu didapat dari ini: di dalam 1 tahun terdiri dari 52 Minggu, 1 Minggu karyawan kerja 40 jam. Dalam 1 tahun karyawan bekerja 52 minggu x 40 jam = 2080 jam. Dalam 1 bulan karyawan bekerja 2080/12 = 173,333 dibulatkan menjadi 173. Diambil hitungan 52 Minggu dalam 1 tahun bukan 4 minggu dalam sebulan karena jumlah hari dalam 1 bulan lebih dari 4 minggu. Dan perhitungan lembur antara hari kerja dan hari libur dibedakan.

Sesuai ketentuan dalam Kepmen 102/2004 Pasal 10 dalam hal upah terdiri dari Upah Pokok dan Tunjangan Tetap maka dasar perhitungan upah lembur adalah 100 % (seratus perseratus) dari upah.

Dalam hal upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap, apabila upah pokok tambah tunjangan tetap lebih kecil dari 75 % (tujuh puluh lima perseratus) keseluruhan upah maka dasar perhitungan upah lembur 75 %. (tujuh puluh lima perseratus) dari keseluruhan upah.

Cara perhitungan lembur ini sekali lagi landasannya adalah Kepmen 102/2004. Apabila lebih rendah dari ketentuan UU maka hal itu tidak diperkenankan.

5.      Pasal 88-98

Struktur dan skala upah

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. (lihat Pasal 1 ayat [30])

Dalam menetapkan besarnya upah yang berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja ini tidak boleh lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah setempat (lihat Pasal 89).  Mengenai penerapan peninjauan upah berkala sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (2). Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa peninjauan upah secara berkala dilakukan oleh pengusaha dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Peninjauan upah ini dilakukan untuk penyesuaian harga kebutuhan hidup, prestasi kerja, perkembangan, dan kemampuan perusahaan (lihat penjelasan Pasal 92 ayat [2]).

Dalam struktur dan skala upah tersebut, tergambar jenjang kenaikan upah standar yang mendasarkan/memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, (kualifikasi) pendidikan dan kompetensi kerja masing-masing pekerja/buruh serta mempertimbangkan kondisi perusahaan (lihat Pasal 92 ayat [2]). Pada praktiknya, pengusaha akan meninjau upah pekerjanya secara berkala (biasanya per tahun) dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, kompetensi kerja dan kemampuan/kondisi perusahaan. Yang perlu diperhatikan adalah struktur dan skala upah yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan skala upah yang diberikan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku. Jika ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum.

Pemotongan Upah

Upah kotor adalah gaji pokok dan tunjangan tetap yang kita terima sebelum dilakukan pemotongan-pemotongan. Upah bersih yang didapat pekerja tiap bulan biasa kita kenal dengan istilah “take home pay”. Perbedaan antara upah kotor dan upah bersih disebabkan oleh adanya pemotongan-pemotongan gaji, seperti; Pemotongan upah karena absen tanpa alasan yang jelas:

Secara hukum, apabila pekerja tidak bekerja, maka upah tidak dibayar (Pasal 93 ayat 1 UU No.13/2003). Namun, pemotongan upah pekerja yang tidak masuk kerja tidak dapat dilakukan begitu saja, karena berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2003, pekerja dilindungi haknya untuk mendapatkan upah penuh untuk hari atau hari-hari ia tidak masuk bekerja, antara lain dalam hal pekerja tidak masuk kerja karena sakit, menjalani cuti yang merupakan haknya, menikah, menikahkan anaknya, sedang haid bagi pekerja perempuan, atau ada anggota keluarga (orang tua, mertua, keluarga dalam satu rumah) meninggal dunia.

Komponen upah

Pada pasal 92 ayat (3), Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Berikut adalah pengertian dari gaji pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap menurut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-07/Men/1990 tentang Pengelompokan Upah dan Pendapatan Non Upah :

a. Gaji pokok adalah adalah imbalan dasar (basic salary) yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

b. Tunjangan tetap adalah pembayaran kepada pekerja yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja atau pencapaian prestasi kerja tertentu (penjelasan pasal 94 UU No. 13/2003). Tunjangan tetap tersebut dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok, seperti tunjangan isteri dan/atau tunjangan anak, tunjangan perumahan, tunjangan daerah tertentu.

c. Tunjangan Tidak Tetap adalah pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja yang diberikan secara tidak tetap dan dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transpor dan/atau tunjangan makan yang didasarkan pada kehadiran.

Pada Pasal 94 Undang-Undang (UU) no.13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja, komponen Upah Minimum hanya terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap. Tunjangan tidak tetap tidak termasuk dalam komponen Upah Minimum. Besarnya gaji pokok sekurang-kurangnya harus sebesar 75 % dari jumlah Upah Minimum.

Upah minimum = Gaji pokok (75% dari Upah Minimum) + Tunjangan tetap (25% dari Upah Minimum)

Contoh : Upah Minimum Provinsi Jakarta sebesar Rp. 1.529.150. Apabila Anda bekerja di DKI Jakarta, perusahaan dilarang membayar pekerja tersebut dengan upah yang lebih rendah dari Rp 1.529.150. Perusahaan juga harus memberikan gaji pokok sekurang-kurangnya 75% dari Rp. 1.529.150 yakni sebesar Rp. 1.146.862. Jadi apabila gaji keseluruhan Anda Rp. 1.600.000 (yang notabene lebih besar dari UMP Jakarta) akan tetapi gaji pokok Anda hanya sebesar Rp. 900.000 (kurang dari 75% UMP Jakarta) maka Anda telah dibayar di bawah Upah Minimum DKI Jakarta.

Pada prakteknya, sering kali jumlah tunjangan menjadi lebih besar dari gaji pokok yang diterima oleh seorang pekerja. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan salah pengertian di dalam hubungan kerja yang akhirnya akan dapat mengganggu hubungan antara pengusaha dengan pekerja. Karena tunjangan yang diberikan besar maka jumlah gaji keseluruhan (take home pay) dirasa telah melebihi Upah Minimum, padahal Upah Minimum hanya terdiri dari Gaji pokok + tunjangan tetap saja.

6.      Pasal 108-115

Peraturan Perusahaan

Peraturan perusahaan merupakan salah satu unsur penting bagi stabilitas usaha dan pembianaa karyawan. Peraturan perusahaan merupakan sebuah kebutuhan dasar ketika usaha mulai berkembang dan menggaji orang sebagai karyawan. Pada pasal 108-155 Undang-undang Tenaga Kerja No 13 Tahun 2003 mengatur mengenai hal ini. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Peraturan perusahaan disusun oleh dan menjadi tanggung jawab dari pengusaha yang bersangkutan.

Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat :

a. Hak dan kewajiban pengusaha;

b. Hak dan kewajiban pekerja/buruh;

c. Syarat kerja;

d. Tata tertib perusahaan; dan

e. Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.

Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Masa berlaku peraturan perusahaan paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya. Dan pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh.

Fungsi peraturan perusahaan dibuat untuk melindungi hak dan kewajiban karyawan juga keharmonisan perusahaan.

Beberapa hal mengenai fungsi peraturan perusahaan:

  • Peraturan perusahaan menjaga stabilitas ekonomi, jika hak dan kewajiban kedua pihak dijalankan sesuai dengan aturan artinya adanya keharmonisan dan perekonomian akan meningkat.
  • Peraturan perusahaan menjaga hak dan kewajiban, pengusaha dan karyawan memiliki kepentingan masing-masing. Pengusaha membutuhkan karyawan untuk membantu kinerja perusahaan, karyawan menerima gaji sebagai haknya dari hasil kinerjanya. Agar hak dan kewajibannya berjalan baik, maka perlu diikat dalam peraturan perusahaan.
  • Peraturan perusahaan menjamin kinerja karwayan; setiap karyawan dalam menjalan kan tugasnya harus sesuai job deskripsi yang sudha ditentukan perusahaan. Ini berguna untuk mengatur harmonisasi perusahaan. Job deskripsi merupakan bagian dari peraturan perusahaan yang mengatur kinerja perusahaan.
  • Peraturan perusahaan menjaga keamanan internal perusahaan; dengan adanya peraturan perusahaan maka akan dapat terhindar dari berbagai macam gangguan. Setiap ada pelanggaran akan ditindak tegas. Jika perlu ada sangsi sesuai tingkat kesalahan. Peraturan dibuat bertujuan menjaga keamanan lingkungan kerja.

Setelah kita lihat bahwa maksud dan fungsinya peraturan perusahaan adalah baik, seharusnya perusahaan tidak menunda untuk membuat dan mengesahkan peraturan perusahaannya. Akan tetapi masih banyak perusahaan yang tidak memiliki, menunda untuk mengesahkannya dan bahkan membuatnya tapi tidak mengesahkan dan tidak mensosialisasikannya ke karyawan. Akhirnya banyak masalah datang, keharmonisan terganggu dan kinerja menurun.